Uncategorized

WN Vietnam Tersangka Pembunuhan Kim Jong-nam dibebaskan Malaysia

By newbery on March 1, 2019 0 Comments

Deskripsi singkat: Tersangka pembunuhan Kim Jong-nam asal Vietnam, Doan Thi Huong, dibebaskan menyusul pembebasan WNI Siti Aisyah.

WN Vietnam Tersangka Pembunuhan Kim Jong-nam dibebaskan Malaysia

Perempuan asal Vietnam yang dituding terlibat dalam pembunuhan saudara tiri Kim Jong-un, presiden Korea Utara, yaitu Kim Jong-nam, akhirnya telah resmi dibebaskan.

Doan Thi Huong dibebaskan oleh Malaysia

Pengacara Doan Thi Huong, nama perempuan WN Vietnam itu, menyebutkan bahwa kliennya dibebaskan setelah menerima kesepakatan dari jaksa penuntut Malaysia dan dinyatakan bersakah atas tuduhan yang diterimanya yaitu “menyebabkan luka.”

Ia mendapatkan hukuman penjara singkat. Tapi, hukuman penjara itu juga dipotong dengan masa penahanan. Huong pasalnya dibebaskan hari Jumat (3/5) ini.

Huong dan juga Siti Aisyah (WN Indonesia) dituding memberikan agen saraf VX pada Kim tepatnya di Bandar Udara Kuala Lumpur pada tahun 2017 lalu. Kedua perempuan itu menyangkalnya. Mereka juga mengatakan bahwa mereka jadi bagian dari program lelucon TV.

Pembunuhan yang terjadi di bandara internasional tersebut pasalnya mengejutkan banyak orang dan juga jadi perhatian khusus media internasional.

Kim Jong-nam sedang menunggu penerbangannya ke Macau di bandar udara Kuala Lumpur pada tanggal 13 Februari 2017 lalu. Pada saat itu, dua perempuan mendekatinya di area keberangkatan. Dilihat dari rekaman CCTV, ditunjukkan bahwa salah satu diantaranya menaruh salah satu tangannya di wajah Kim. Lalu keduanya langsung meninggalkannya.

Kim sendiri meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dikarenakan paparan agen sara, salah satu yang paling beracun dari semua racun kimia. Korea Utara sendiri menegaskan bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun ada 4 orang pria yang mana diyakini warga Korut dan melarikan diri di hari pembunuhan. Empat pria tersebut dituduh terlibat dalam kasus ini. Mereka tetap bebas walapun ada red notice dari interpol. Red notice ini setara dengan surat perintah penangkapan internasional.

Alasan Pembebasan Doan Thi Huang

Dan akhirnya hari Jumat (3/5) Pengadilan Malaysia membebaskan Doan Thi Huang. Perempuan WN Vietnam itu dikonfirmasi oleh pengacara bandar togel online terbaik akan meninggalkan Malaysia dan pulang ke Vietnam sore ini. Saat ini, Doan telah dibawa ke tahanan imigrasi. Ia akan diamankan di sana sembari menunggu penerbangan menuju ke Hanoi.

Pengacaranya mengatakan juga bahwa Doan bakal menggelar jumpa pers singkat sebelum dirinya bertolak ke negara asalnya. “Jika ia tak bisa berbicara dengan media, saya yang akan membacakan pernyataan dirinya,” ungkap pengacaranya.

Pembebasan Doan pasalnya berlangsung 2 bulan setelah sebelumnya terdakwa lainnya yang merupakan WNI, Siti Aisyah, dibebaskan lebih dulu oleh hakim Malaysia pada bulan Maret 2019 lalu. Jaksa penuntun umum Malaysia akhirnya mencabut semua dakwaan pembunuhan pada Doan bulan April lalu.

Keputusan tersebut pasalnya dilakukan setelah jaksa mengubah dakwaan yang mana dikenakan pada Doan dari pasal 302 soal pembunuhan jadi pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia, yakni secara tak sengaja mencederai orang lain.

Jaksa Muhammad Iskandar Ahmad, ketika itu menyatakan alasan mengubah dakwaannya pada Doan. Ia menyebutkan karena ada harapan besar dari masyarakat menyusul pembebasan Siti Aisyah.

Siti dengan Doan memang diketahui mengikuti persidangan sejak bulan Oktober 2017 lalu karena tuduhan mengusapkan racun syaraf VX ke wajah saudara tiri Kim Jong-un itu. Selama ini, mereka berdua bersikeras bahwa keduanya tak bersalah karena mereka mengaku ditipu oleh agen Korea Utara sejak mereka diajak mengikuti sebuah acara usil.

Keputusan hakim untuk membebaskan Siti akhirnya disusul dengan pembebasan Doan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat yang mengikuti perkembangan kasusnya.

Berita, Ekonomi, Politik

Kalapas Narkotika Nusakambangan Akhirnya dicopot Terkait Penyiksaan Tahanan

By newbery on February 20, 2019 0 Comments

Deskripsi singkat: Kalapas Narkotika Nusakambangan akhirnya dinonaktifkan terkait dengan dugaan penyiksaan 26 narapidana yang akan dipindahkan.

Kalapas Narkotika Nusakambangan Akhirnya dicopot Terkait Penyiksaan Tahanan

Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan yang berinisial HM akhirnya resmi dicopot dari jabatannya. Hal ini dikarenakan adanya dugaan penyiksaan beberapa narapidana narkotika. Video penyiksaan tanahan tersebut beredar di sosial media. Di dalam video itu, beberapa orang narapidana dipukul kemudian diseret oleh petugas ketika hendak dipindahkan ke Lapas Narkotika Nusakambangan.

Viral Video Tahanan Narkoba diseret dan dipukul Petugas

Seperti yang diketahui public, kemarin sempat viral sebuah video yang menunjukkan beberapa napi kasus narkoba yang akan dipindahkan ke Nusakambangan diseret dan dipukul oleh petugas. Sejumlah 26 narapidana dari Bali dipindahkan ke togel online Lapas Nusakambangan tanggal 28 Maret 2019 lalu. Di dalam video tersebut, terlihat petugas melakukan tindakan kekerasan pada napi-napi.

Total ada 10 orang napi dari Lapas Krobokan dan ada 16 orang napi dari Lapas Bangli. Terlihat di dalam video, napi-napi tersebut tangannya diborgol dan mereka jalan menunduk. Mata mereka juga ditutup kaos. Ada napi yang diseret dan juga dipukul oleh oknum petugas sambil berjalan menunduk dan jongkok menuju ke kapal.

Komisioner Komisi Nasional HAM (Hak Asasi Manusia), Choirul Anam, mengakui bahwa dirinya sudah memantau peristiwa itu. Untuk itu lah, ia meminta supaya Dirjen Pemasyarakatan melakukan tindakan supaya kejadian tersebut tak lagi terulang. “Dirjen Pemasyarakatan mesti melakukan evaluasi dan juga mengambil tindakan tegas untuk itu,” ucap Anam dilansir dari Merdeka.com.

Menurut dirinya, kekerasan pada narapidana sudah termasuk pada pelanggaran penghukuman lain, serta termasuk pada tindakan kejam atau merendahkan martabat manusia yang bisa diancam dengan pidana. Hal itu sudah diatur dalam UU No. 5 tahun 1998 soal Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Anam juga menekankan adanya penghapusan penyiksaan atau pun tindakan lainnya yang kejam, tak manusiawi, dan juga merendahkan martabat untuk terus dilakukan oleh semua pihak termasuk Komnas HAM dan juga Kementerian Hukum dan HAM.

Sejumlah 26 narapidana itu dipindahkan ke Lapas Narkotika Nusakambangan karena diduga mereka masih mengendalikan peredaran narkoba dari dalam prodeo.

Kalapas dicopot

Mengenai tindakan penyiksaan ini, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, Ade Kusmanto, memberikan pernyataannya pada hari Jumat (3/5). “Saat ini Kalapas Narkotika Nusakambangan berinisial HM, telah dinonaktifkan dari jabatannya,” begitu kata Ade dilansir dari CNN Indonesia.

Ade juga mengatakan bahwa jabatan Kalapas Narkotika Nusakambangan sekarang ini digantikan pelaksanaan harian dari Kabid Pembinaan Lapas Batu Irman Jaya. Menurutnya, dalam kasus ini Ditjen Pas sudah memeriksa sebanyak 13 orang.

“Tindakan itu tak sesuai prosedur dan juga bertentangan dengan UU No. 12 soal Pemasyarakatan yang mana menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia,” imbuhnya lagi.

Peristiwa kekerasan pada narapidana pindahan itu sontak menggegerkan public, khususnya dunia maya. Rombongan 26 orang narapidana dari Lapas Grobokan dan Lapas Bangli tersebut datang di pos satgas Wijayapura. Lalu dilakukan penggantian dari borgol rantai jadi borgol perorangan supaya bisa masuk dan diperiksa satu per satu juga oleh satgas pengamanan penyebrangan.

Namun sesampainya keluar dari pintu belakang menuju ke kapal penyebarangan, terjadi lah tindakan kekerasan dan juga perlakukan kekerasan fisik pada para narapidana itu. “Tindakan tersebut dilakukan tak direncanakan, dimungkinkan dipicu karena para narapidana kurang merespon cepat para petugas untuk segera menaiki kapal,” pungkas Ade menjelaskan lagi.

Uncategorized

China Kembangkan Aplikasi Smartphone untuk Pantau Warga di Xinjiang

By newbery on February 15, 2019 0 Comments

Deskripsi singkat: China mengembangkan sebuah aplikasi smartphone yang dipergunakan untuk memantau segala aktifitas ‘mencurigakan’ warga-warga di Xinjiang.

China Kembangkan Applikasi Smartphone untuk Pantau Warga di Xinjiang

Kabar datang dari China. Dikabarkan oleh Human Rights Watch, China telah mengembangkan aplikasi smartphone yang digunakan untuk memantau warga di Xinjiang.

Aplikasi Smartphone untuk Pantau Warga di Xinjiang

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Kamis (2/5) kemarin, organisasi hak asasi manusia itu mengatakan bahwa aplikasi dipergunakan polisi untuk mengetahui apa ada tindakan yang dianggap mencurigakan, misalnya saja bersosialisasi dengan tetangga.

Aplikasi ini mampu mengumpulkan data, misalnya saja besaran listrik yang dipakai oleh warga. Sejauh ini masih belum ada komentar resmi dari pemerintah China langsung soal aplikasi itu. Akan tetapi, Human Rights Watch menyebutkan bahwa etnis Muslim Ulghur yang tinggal di Xinjiang sering dipersekusi di China.

Sementara itu, PBB mengatakan bahwa ada laporan yang kredibel bahwa ada beberapa juta warga di Xinjiang bahwa tindakan itu adalah upaya untuk memerangi terorisme dan juga ekstrimisme.

System Pengawasan Paling Mengganggu

Masih dari Human Rights Watch, aplikasi ini digunakan oleh pejabat-pejabat guna merekam dan juga menyimpan informasi tentang orang-orang. Bisa dikatakan, secara khusus aplikasi ini menargetkan “tipe orang 36” yang mesti diperhatikan togel hongkong pihak berwenang. Ini juga termasuk orang-orang yang sangat jarang menggunakan pintu rumahnya, memakai jumlah listrik yang tak normal dan juga orang-orang yang melakukan ibadah haji tanpa adanya izin dari negara.

Laporan tersebut sayangnya tak menyebutkan secara eksplisit etnis manapun secara khusus yang ditargetkan. Tapi, “tipe orang 36” termasuk imam “tidak resmi- pemimpin-pemimpin Islam- dan jga mereka yang mendalami doktrin Wahabi.

Informasi yang didapatkan dari aplikasi ini lalu diinput ke dalam system pusat platform operasi yang digabungkan secara terpadu (IJOP), yakni system utama untuk pengawasan massal di Xinjiang. Ini yang setidaknya dilaporkan oleh HRW.

Peneliti senior China di HRW, yakni Maya Wang, menyatakan bahwa IJOP merupakan “salah satu system pengawasan massa yang paling mengganggu di dunia.”

“Sistem ini mengumpulkan informasi dari pos-pos pemeriksaan di jalan, di pom bensin, sekolah…menarik informasi dari fasilitas ini dan memantau perilaku ‘tak biasa’ mereka yang memicu peringatan pada pihak berwenang,” imbuhnya.

Aplikasi ini pasalnya diperoleh dan juga dianalisis oleh HRW di dalam sebuah kerja sama dengan Cure53 yaitu sebuah perusahaan keamanan di Berlin, Jerman.

Selain adanya operasi di Xinjiang, China pun mempunyai 170 juta kamera pengawas atau CCTV yang ada di seluruh penjuru negeri. Jumlahnya diperkirakan mencapai 400 juta, melonjak di tahun 2020 mendatang. Semua ini merupakan bagian dari tujuan utama China untuk membangun apa yang disebut mereka dengan “jaringan pengawasan kamera terbesar di dunia.”

China pun membuat system “kredit sosial” yang mana dimaksudkan untuk menghitung skor perilaku dan juga interaksi public semua warga negaranya. Tujuannya adalah bahwa di tahun 2020, tiap orang di China bakal terdaftar dalam sebuah basis data nasional yang luas yang mengumpulkan informasi fiscal dan pemerintah. Data ini termasuk pelanggaran lalu lintas, dan juga menyaringnya jadi daftar peringkat tiap warga negara.

Sebagai informasi, Xinjiang adalah wilayah semi otonom dan secara teori, paling tidak, mempunyai kewenangan untuk memerintah daerahnya sendiri. Etnis Ulghur adalah salah satu suku minoritas Muslim di China yang mempunyai populasi 45% di Ulghur. Laporan HRW ini muncul saat China menghadapi pengawasan atas perlakuannya pada mereka dan juga suku minoritas lainnya di Xinjiang.

Berita, Politik

Presiden Ukraina dan Rusia Saling Sindir Tentang Kewarganegaraan

By newbery on February 10, 2019 0 Comments

Deskripsi singkat: Presiden Ukraina, Zelensky dan Presiden Rusia, Putin saling adu sindir tentang kewarganegaraan di sosial media.

Presiden Ukraina dan Rusia Saling Sindir Tentang Kewarganegaraan

Presiden Ukraina terpilih, Volodymyr Zelensky, dan juga Presiden Rusia, terlibat perang dingin saling sindir. Zelensky pasalnya membalas tawaran Putin tentang pemberian kewarganegaraan di wilayah timur Ukraina, yang mana didominasi oleh kelompok separatis.

Putin dan Zelensky Terlibat Saling Sindir

Putin adalah yang terlebih dahulu menawarkan warga Ukranan yang berada di wilayah separatis dengan kewarganegaraan Rusia. Kemudian, Zelensky membalas dengan berjanji bakal memberikan kewarganegaraan pada warga-warga Rusia yang menderita di bawah pemerintah Putin.

“Kami tahu betul hal apa saja yang dapat dialami para pemegang paspor Rusia, yaitu hak untuk ditangkap karena melakukan protes secara damai pada pemerintah dan hak untuk tidak melangsungkan pemilihan umum yang bebas dan kompetitif,” ungkap Zelensky yang diunggahnya lewat akun Facebooknya hari Minggu (28/4).

“Saya berjanji memberikan kewarganegaraan pada togel terpercaya seluruh warga negara yang menderita karena rezim otoriter dan korup, terutama bagi orang-orang Rusia yang paling menderita dari seluruh warga negara manapun,” imbuhnya lagi di pernyataan sebelumnya.

Zelensky mengatakan bahwa salah satu perbedaan antara Ukrainan dan juga Rusia adalah warga negaranya yang mempunyai “kebebasan berbicara, kebebabasan media, dan juga internet.”

Di dalam unggahannya di Facebook tersebut, Zelensky pun memperingatkan Rusia untuk tak mengancam Ukraina baik dari sisi tekanan militer maupun ekonomi.

Comedian yang berhasil mengalahkan presiden petahana, Presiden Petro Poroshenko, di dalam pemilu bulan Maret lalu itu pun berjanji bakal memulai kembali proses negosiasi perdamaian dengan kelompok separatis pro-Rusia yang ada di bagian timur negaranya.

Dikutip dari CNN Indonesia hari Senin (29/4), Ukrainan yang berseteru dengan beberapa kelompok pemberontak dan juga kelompok separatis di wilayah timur sejak tahun 2014 yang lalu setelah Rusia mencaplok wilayah Krimea.

Hubungan Ukraina dan Rusia Makin Panas

Pasalnya konflik yang terjadi antara Ukraina dan juga kelompok separatis pro-Rusia itu selama ini telah memakan korban sebanyak 13.000 yang tewas. Sejak saat itu hubungan Ukraina dan Rusia makin memburuk.

Putin selaku Presiden Rusia siap berdiskusi dengan Zelensky dan juga ingin “memahami” posisi presiden baru Ukrainan ini terkait dengan konflik antara kedua negara itu. Meski demikian, sampai dengan saat ini, Putin belum juga memberikan selamat secara resmi atas kemenangan yang diperoleh Zelensky beberapa waktu lalu.

Di akhir pekan lalu, malah Putin mengatakan bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan untuk mempermudah warga Ukraina  untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Dekrit Putin itu sendiri memngkinkan warga yang tinggal di Lugansk dan Republik Donetsk yang dikuasai oleh pemberontak mendapat paspor Rusia dalam waktu 3 bulan sejak mengajikan permohonan.

Langkah Putin ini pasalnya dikecam oleh Uni Eropa yang menganggap bahwa hal itu merupakan bentuk serangan baru pada kedaulatan. Serangan yang dimaksudkan adalah serangan kedaulatan pada Ukraina yang bsia merusak kesepakatan perdamaian yang rapih.

Hari Rabu (24/4) lalu, Putin menandatangani sebuah keputusan yang isinya mempercepat proses aplikasi untuk warga Ukraina yang tinggal di Kawasan-kawasan yang dikuasai oleh kelompok separatis yang pro-rusia. Dengan keputusan kontroversional itu, mereka yang mengajukan aplikasi bisa menjadi warga negara Rusia dalam waktu tak lebih dari 3 bulan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun mereka harus bersumpah setia pada Rusia.

Dua negara yang menjamin Perjanjian Damai Minks 2015, Perancis dan Jerman, menyatakan bahwa keputusan Putin itu bertentangan dengan semangat dan juga tujuan kesepakatan Minsk.