Berita

MAKI Menggugat Perppu Jokowi Tentang Corona ke MK

By newbery on April 9, 2020 0 Comments

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang dikenal juga dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menyoal penanganan Corona di Indonesia yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi yang berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020 pasalnya digugat MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia).

MAKI Gugat Perppu No.1/2020

Alasan MAKI menggugat Perppu tersebut bersama dengan Yayasan Mega Bintang 1997, KEMAKI, LBH PEKA dan LP3HI adalah karena mereka menyoroti imunitas aparat pemeritah dari tuntutan perdata dan juga pidana saat melaksanakan aturan supaya dibatalkan. Mereka telah mengajukan permohonan uji materi pada atas Perppu togel online tersebut ke MK (Mahkamah Konstitusi) tepatnya hari Kamis, 9 April 2020. Dan pasal yang digugat oleh MAKI dan lainnya itu adalah pasal 27.

Pasal 27 tertulis bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan lah kerugian negara, pejabat pemerintah terkait dengan pelaksanaan Perppu tak bisa dituntut secara perdata maupun perdana apabila melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan lah objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.

Dan berdasarkan keterangan yang resmi dikeluarkan oleh MAKI, mereka menjelaskan apa alasan permohonan uji materi pada Perppu yang jadi akses dana yang nilainya Rp. 405,1 Triliun untuk mengatasi dampak negara atas pandemi Covid-19 ini. Dan Pasal 27 disebut-sebut mereka sebagai ‘superbody’ sekaligus juga bertentangan dengan UUD 1945 dan juga disebutnya, jika dibandingkan, presiden saja tak kebal hukum.

MAKI juga menjelaskan permohoonan mereka didasari pada tak ingin skandal BLBI dan juga Century kembali terulang. Menurut MAKI, di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, DPR juga pernah menolak Perppu No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, sehingga semestinya tak perlu lagi aturan yang memberikan kekebalan hukum pada penyelenggara pemerintah terkait dengan keuangan negara.

MAKI pun menyoroti dalil pemerintah yaitu ‘iktikad baik’ pada pasal 27 itu yang dikatakan harus diuji lagi lewat proses hukum yang terbuka dan adil. Istilah itu disebut sangat subjektif pada penilaian penyelenggara pemerintahan. “MAKI selalu mendukung upaya pemerintah untuk menjaga rakyat dari Covid-19 dalam bentuk selalu mengawal dan mengontrol serta meluruskan kembali apabila pemerintah mengarah kebal dan tak bisa dikontrol mekanisme hukum,” tulis MAKI dilansir dari CNN Indonesia pada keterangan resminya.

Perppu Corona Juga ‘disoroti’ Pakar Kritik

Tak Cuma MAKI saja yang mengkritik Perppu itu, namun pakar kritik juga. Aturan kekebalan hukum untuk anggota kssk (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) pada Perppu yang menangangi virus corona itu dinilai harusnya dibatalkan demi hukum. “Sebenarnya tak boleh. Ada dua, (Pasal 27) ayat 2 dan ayat 3 juga enggak boleh,” ungkap pengajar hukum di STH (Sekolah Tinggi Hukum) Indonesia Jentera Bivitri Susanti ketika dihubungi pada Jumat (3/4) kemarin dilansir dari CNN Indonesia.

Sebelumnya memang Presiden Jokowi menerbitkan Perppu yang mengatur soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangangi pandemic Corona dan/atau da,a merangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan.

Dan pasal 27 itu mengumukakan beberapa ketentuan pengecualian tentang tuntutan hukum. Pasal 27 ayat 1 menyebutkan tentang biaya yang mana dikeluarkan oleh pemerintah dan KSSK dalam upaya penyelamatan perekonomian dari krisis bukan lah termasuk kerugian negara. ayat 2 dan 3 yang dikritik karena dinilai pejabat bahkan presiden kebal hukum.

Comments are closed.